Krisis Populasi, Korea Selatan Bangun Tentara AI Rp474 Miliar

Ilustrasi konsep tentara robot AI Korea Selatan untuk mengatasi krisis populasi

JBNews.id — Korea Selatan mengalokasikan investasi sebesar 40 miliar won atau sekitar Rp474 miliar untuk mempercepat transformasi militer berbasis kecerdasan buatan (AI). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap krisis populasi yang terus memperparah kekurangan personel militer di negara tersebut.

Program ini diumumkan melalui peluncuran “Proyek Dukungan Komersialisasi Cepat Aplikasi Kecerdasan Buatan”, yang bertujuan mengadopsi teknologi AI sipil yang sudah matang untuk kebutuhan pertahanan. Negeri Ginseng itu kini tidak memiliki banyak pilihan selain mengandalkan otomatisasi dan sistem tanpa awak untuk menjaga kekuatan militernya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar membangun konsep Smart Army, yakni militer modern yang mengurangi ketergantungan pada jumlah personel manusia. Dalam proyek ini, pemerintah Korea Selatan menetapkan 20 kategori penelitian yang terbagi dalam empat bidang utama.

Empat Bidang Utama Smart Army

Pada sektor dukungan tempur, AI akan digunakan untuk membantu pengawasan wilayah perbatasan, sistem pengintaian berbasis drone, hingga platform pengambilan keputusan yang mampu menganalisis data secara cepat. Militer Korea Selatan menargetkan lebih dari 75% tugas penjagaan di garis depan dapat dibantu atau diambil alih oleh sistem berbasis AI di masa depan.

Selain itu, teknologi AI juga diterapkan untuk mendukung struktur kekuatan militer. Sistem ini mencakup klasifikasi cepat prajurit yang terluka, manajemen logistik pintar, patroli keamanan otomatis di barak, hingga deteksi dini kerusakan peralatan militer.

Penggunaan AI juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mulai dari pengelolaan anggaran pertahanan, rantai pasok industri militer, hingga optimalisasi penggunaan energi di berbagai fasilitas pertahanan. Sektor keamanan siber menjadi fokus utama lainnya, di mana Korea Selatan ingin memanfaatkan AI untuk mendeteksi serangan siber, mengidentifikasi penyusupan jaringan, memperkuat enkripsi data, dan meningkatkan kemampuan perang siber modern.

Target 90 Unit Tempur AI

Program ini merupakan bagian dari agenda modernisasi militer yang dikenal sebagai Defense Reform 4.0 atau Reformasi Pertahanan 4.0. Pemerintah Korea Selatan menargetkan fase awal proyek selesai pada akhir 2027. Setelah itu, mereka berencana membentuk sekitar 90 unit tempur berbasis AI sebelum tahun 2028.

Sebanyak 16 fasilitas latihan simulasi cerdas juga ditargetkan beroperasi pada 2032 untuk mendukung pelatihan personel militer di era digital. Sebagai bentuk keseriusan, Korea Selatan berencana meningkatkan porsi anggaran untuk teknologi AI dan sistem tanpa awak dari 15% menjadi 20% dalam lima tahun ke depan.

Ilustrasi Tentara AI

Tantangan dan Implikasi

Meski menjanjikan, sejumlah pengamat menilai jalan menuju militer berbasis AI tidak akan mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah besarnya biaya pengembangan teknologi. Anggaran 40 miliar won dinilai relatif kecil jika harus dibagi ke dalam 20 kategori penelitian berbeda yang semuanya membutuhkan riset tingkat tinggi.

Faktor keamanan juga menjadi perhatian utama. Sistem AI yang digunakan di medan perang harus mampu bertahan dari serangan siber, gangguan sinyal atau jamming, hingga kondisi operasional yang ekstrem. Para pakar menilai teknologi AI memang dapat membantu mengurangi dampak krisis populasi terhadap kekuatan militer Korea Selatan.

Namun dalam waktu dekat, kecerdasan buatan masih akan berperan sebagai pendukung prajurit, bukan sepenuhnya menggantikan tentara manusia di medan tempur. Langkah Korea Selatan ini juga terjadi di tengah tekanan global pada rantai pasok semikonduktor, termasuk Krisis Chip AI yang masih berlangsung dan dampaknya terhadap harga chipset.

Dengan tingkat kelahiran yang terus menjadi salah satu yang terendah di dunia, Korea Selatan tampaknya tidak memiliki banyak pilihan selain mempercepat transformasi menuju era Smart Army berbasis AI. Implikasinya bagi negara lain: model pertahanan otonom ini bisa menjadi cetak biru bagi negara-negara yang menghadapi masalah demografis serupa, meski jalan menuju implementasi penuh masih panjang dan penuh tantangan teknis maupun anggaran.