JBNews.id — Gelombang peralihan dari teknologi Amerika Serikat (AS) ke solusi open source dan alternatif lokal semakin meluas di Eropa. Sebuah analisis WIRED mendokumentasikan puluhan contoh nyata perusahaan, pemerintah, LSM, dan institusi pendidikan yang meninggalkan produk raksasa teknologi AS, dan angka ini kemungkinan hanya puncak gunung es.
Langkah ini didorong oleh kebijakan agresif pemerintahan Trump yang dinilai menyerang hukum internasional dan prinsip demokrasi. “Kebijakan agresif oleh pemerintahan Trump, yang menyerang hukum internasional, serta Uni Eropa dan prinsip-prinsip demokrasi, telah menyebabkan beberapa peringatan,” ujar Marietje Schaake, non-resident fellow di Stanford University’s Cyber Policy Center dan mantan anggota Parlemen Eropa. Gerakan ini bersifat luas dan terus berkembang.
Lembaga Pemerintahan Paling Aktif Beralih
Pekan lalu, Komisi Eropa meluncurkan rencana jangka panjang resmi untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi AS. Parlemen Eropa telah mengganti mesin pencari default di perangkat mereka dari Google ke alternatif Prancis, Qwant. Ribuan pekerja di pemerintahan Prancis kini menggunakan perangkat lunak kantor open source buatan sendiri yang disebut LaSuite, sebagai upaya untuk “membebaskan diri” dari ketergantungan pada perusahaan teknologi Amerika.
Sebuah penawaran dokumen open source dari lebih dari selusin perusahaan teknologi Eropa, bernama Euro-Office, akan segera diluncurkan. Kota-kota di Belanda, Prancis, dan Jerman secara aktif meninggalkan Microsoft Office dan Google Docs. Tidak hanya perangkat lunak produktivitas, pemerintah Belanda juga memindahkan kode mereka dari Github milik Microsoft ke repositori sendiri.
Finlandia memutuskan untuk tidak memindahkan data pemilunya ke layanan cloud Amazon. Organisasi di balik domain .be Belgia juga mengumumkan akan meninggalkan AWS. Sementara itu, Eurosky diciptakan sebagai alternatif interoperabel untuk Bluesky pada Protokol AT yang mendasari kedua jejaring sosial tersebut. WIRED mengumpulkan semua contoh publik ini dalam sebuah linimasa.
Faktor Pemicu Kedaulatan Digital
Meskipun banyak rencana “kedaulatan digital” sudah ada sebelum awal masa jabatan kedua Trump, sanksi AS terhadap pejabat yang terkait dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sering disebut sebagai pemicu utama percepatan perubahan. Mahkamah Pidana Internasional sendiri akhirnya meninggalkan teknologi Microsoft.
Kekhawatiran utama Eropa lainnya meliputi: pemerintah dan perusahaan tidak memiliki kendali atas data mereka sendiri; hubungan internasional yang berubah; ketergantungan pada sejumlah kecil perusahaan teknologi; potensi akses data berdasarkan CLOUD Act dan FISA AS; serta hubungan yang semakin erat antara perusahaan Big Tech dan pemerintahan Trump. “Warga negara, perusahaan, dan organisasi memiliki energi untuk mengambil alih masa depan digital mereka sendiri,” kata Schaake. “Terlepas dari kepentingan miliarder serta kebijakan Trump.”
Tantangan dan Realita di Lapangan
Meskipun ada antusiasme, melepaskan sepenuhnya koneksi Eropa ke teknologi AS kemungkinan adalah tugas yang mustahil. “Perusahaan yang berbasis di AS terus mendominasi hampir setiap lapisan tumpukan digital Eropa,” demikian bunyi laporan Parlemen Eropa baru-baru ini. Mulai dari komputasi awan dan perusahaan kecerdasan buatan hingga keamanan siber dan sistem operasi seluler, Eropa—dan sebagian besar dunia—terjalin erat dengan perusahaan teknologi AS.
Langkah-langkah di Eropa juga berisiko memperkeruh hubungan yang sudah rapuh dengan pejabat pemerintahan Trump, yang telah mengkritik undang-undang teknologi digital Eropa yang ketat. Namun, meskipun demikian, pergeseran di Eropa sedang berlangsung. Seperti yang baru-baru ini dikatakan seorang menteri di negara bagian Bavaria, Jerman: “Kami tidak lagi punya waktu untuk berdiskusi murahan tentang pentingnya kedaulatan digital—mengingat situasi geopolitik, kami harus beralih dari bicara ke tindakan.”
Bagi pengguna dan pelaku bisnis di Indonesia, tren ini menjadi pengingat akan pentingnya mengelola infrastruktur digital secara mandiri. Peristiwa di Eropa menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu atau dua negara penyedia teknologi bisa menjadi risiko strategis. Pemerintah dan perusahaan di Indonesia dapat mengambil pelajaran dari langkah-langkah kedaulatan digital yang diambil Eropa untuk mulai mempertimbangkan pengembangan ekosistem teknologi lokal yang lebih tangguh dan independen.