Jbnews.id – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara terbuka menyatakan dirinya sebagai faktor penentu karier politik Joko Widodo hingga menjadi Presiden ke-7 RI. Klaim yang disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (18/4/2026) itu langsung dibantah oleh relawan pendukung Jokowi, Projo, yang menegaskan kemenangan presiden adalah kehendak rakyat.
Pernyataan JK itu muncul sebagai respons atas kekesalannya terhadap tuduhan dari Rismon Sianipar yang mengaitkannya dengan pendanaan kasus ijazah Jokowi. Dalam kesempatan itu, JK dengan tegas mengungkit peran sentralnya dalam membawa Jokowi dari Wali Kota Solo ke panggung nasional.
“Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya,” tegas JK. Ia menjelaskan, dialah yang menyodorkan nama Jokowi ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk Pilkada DKI Jakarta. Lebih lanjut, JK mengklaim pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2014 hanya bisa terlaksana karena Megawati bersikeras agar dirinya mendampingi sebagai calon wakil presiden. “Ibu Mega bilang ‘jangan, Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf’,” ujarnya menirukan permintaan Megawati kala itu.
Respons langsung datang dari Jokowi yang ditemui di kediamannya di Solo, Senin (20/4/2026). Dengan santai, Presiden ke-7 itu menanggapi dengan merendah. “Ya saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung,” kata Jokowi, enggan berkomentar lebih jauh mengenai pernyataan JK yang menyebut negara bisa hancur karena kepemimpinannya. “Yang menilai bukan saya,” tambahnya. Untuk respons lengkap Jokowi, simak artikel Jokowi Santai Respons.
Bantahan tegas justru dilayangkan oleh Relawan Pro Jokowi (Projo). Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4/2026), Sekjen Projo Freddy Alex Damanik menolak klaim personal JK tersebut. “Kami menegaskan bahwa kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah hasil dari kehendak dan kepercayaan rakyat Indonesia,” tegas Freddy. Ia menekankan bahwa demokrasi dibangun dari kerja kolektif, bukan peran satu individu, dan kemenangan Jokowi berfondasi pada rekam jejak kepemimpinan dari bawah serta kedekatan dengan rakyat.
Freddy juga mengakui peran PDIP sebagai partai pengusung dan dukungan relawan sebagai pilar penting kemenangan 2014. Projo mengajak semua pihak menjaga narasi kebangsaan yang sehat dan tidak menyederhanakan proses demokrasi menjadi klaim personal. Polemik serupa juga terjadi dalam kasus laporan polisi yang melibatkan sejumlah nama.
Baca Juga:
Dari internal partai pengusung, PDIP memastikan tidak terusik dengan pernyataan JK. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan pernyataan itu adalah urusan antara JK dan Jokowi. “Gak terusik, dan gak ada urusan dengan bos nya para Termul. Tanya bos Termul. Dia perlu bertanggung jawab terhadap ternak-ternaknya,” ucap Andreas, Senin (20/4/2026). Ia menduga kekesalan JK lebih diarahkan pada para buzzer atau ‘termul’ yang dinilai kerap membuat gaduh.
Pernyataan JK ini awalnya muncul dalam konteks pertanyaan mengenai laporan polita terhadap video ceramahnya tentang ‘mati syahid’ di UGM. JK merasa dirinya dipolitisasi dan menjadi sasaran pengalihan isu, terutama terkait tuduhan dari Rismon Sianipar yang telah di-SP3 oleh kepolisian. “Ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan saja,” ujar JK. Kasus pengalihan dan tuduhan semacam ini mengingatkan pada pola yang kerap diungkap lembaga antirasuah.
Polemik antara elite politik ini kembali menyoroti dinamika dan klaim sejarah dalam peta politik Indonesia, terutama menyangkut narasi pembentukan kepemimpinan nasional. Sementara satu pihak mengklaim peran kingmaker, pihak lain menegaskan kedaulatan rakyat sebagai penentu utama dalam proses demokrasi.