Jbnews.id – Polemik penembokan akses jalan menuju rumah warga di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, mendapat klarifikasi resmi dari pihak pemilik sertifikat tanah. Dalam pernyataan yang dirilis Jumat (24/4/2026), pihak pemilik menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kepemilikan lahan yang sah secara hukum.
Pemilik sertifikat menjelaskan bahwa lahan yang ditembok merupakan bagian dari aset pribadi yang telah bersertifikat hak milik. Menurut mereka, akses jalan yang selama ini digunakan warga melintasi properti tersebut tanpa izin formal. “Kami memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap dan sah. Penembokan ini bukan tindakan sepihak, melainkan penegasan atas hak properti yang sudah tercatat,” ujar perwakilan pemilik.
Kasus ini menyita perhatian publik setelah video penembokan viral di media sosial. Warga setempat mengeluhkan akses menuju rumah mereka tiba-tiba terhalang tembok beton setinggi dua meter. Namun, pemilik sertifikat menegaskan bahwa mereka telah memberikan peringatan sebelumnya. “Kami sudah berkomunikasi dengan warga dan memberikan tenggat waktu. Sayangnya, tidak ada respons,” tambahnya.
Kronologi dan Status Hukum
Berdasarkan data yang dihimpun, tanah seluas 500 meter persegi itu telah bersertifikat sejak 2018. Pemilik membeli lahan tersebut dari pengembang perumahan. Namun, akses jalan yang kini ditembok sebelumnya digunakan sebagai jalan pintas oleh puluhan kepala keluarga di RT 04 RW 07.
Pemilik mengaku sudah melayangkan somasi tertulis pada Januari lalu. Pemerintah Kecamatan Pondok Aren juga telah memfasilitasi mediasi, namun belum mencapai titik temu. “Kami sudah menempuh jalur hukum. Sertifikat ini tidak bisa diganggu gugat,” tegas perwakilan pemilik.
Dampak bagi Warga dan Respons Pemerintah
Penembokan ini memaksa warga mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Beberapa warga mengaku harus memutar hingga 500 meter untuk keluar dari lingkungan mereka. Keluhan juga datang dari pengemudi ojek online dan kurir yang biasa melintas.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman menyatakan akan meninjau ulang tata ruang di kawasan tersebut. “Kami akan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan status lahan,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Tangsel.
Perbandingan dengan Kasus Serupa
Kasus sengketa akses jalan seperti ini bukan pertama kali terjadi di Tangerang Raya. Di Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah juga gencar melakukan pembinaan humanis untuk menyelesaikan konflik sosial. Namun, berbeda dengan kasus di Pondok Aren, konflik akses jalan seringkali berujung pada jalur hukum karena menyangkut hak properti yang jelas.
Prospek Penyelesaian
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan final dari pemerintah. Warga berencana mengajukan gugatan class action jika mediasi tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, pemilik sertifikat membuka peluang kompromi, asalkan ada kompensasi yang sesuai. “Kami tidak anti-sosial. Tapi hak properti harus dihormati,” pungkas perwakilan pemilik.
Pemerintah Kota Tangsel diharapkan segera mengambil langkah konkret agar konflik ini tidak berlarut-larut. Sementara itu, warga mulai beradaptasi dengan jalur alternatif yang ada. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah di wilayah perkotaan yang semakin padat.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Konflik ini menyoroti kerentanan warga yang tinggal di lahan tanpa akses resmi. Ke depannya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap perumahan memiliki akses jalan yang diakui secara hukum. Inisiatif seperti rumah modular Tangerang yang ditawarkan sebagai solusi cepat untuk program perumahan juga harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas.
Selain itu, perluasan jaminan sosial ke sektor informal oleh BPJS Ketenagakerjaan bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah hadir melindungi warga. Namun, dalam kasus sengketa tanah, peran pemerintah sebagai mediator dan penegak hukum tetap menjadi kunci.